KAKI Minta BPK Laporkan Temuan Indikasi Korupsi Ke Aparat Penegak Hukum Berwenang

HN.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.

Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana.

Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah,” Rabu (04/05/2022).

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia

Moh Hosen Aktivis Komite Anti Koruspi Indonesia (KAKI) di Indonesia meminta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. agar menegaskan pada anak buahnya untuk melaporkan temuan indikasi korupsi kepada penegak hukum berwenang.

Yakni apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan manakala temuan tersebut tidak dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) maka perihal tersebut diduga ada perselingkuhan khusus dengan birokrasi dimaksud atau dilaporkan ke instansi berwenang namun hanya dijadikan sebuah ATM berjalan.

Maka dari itu kami mohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Jawa Timur untuk mengaudit atau memeriksa kinerja BPK perwakilan Jawa Timur sejauh mana keprofesionalan kinerja pengaudit keuangan negara tersebut,” Tegas Hosen. (SA/RED)

Berita terkait

spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini