JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat dukungan terhadap program percepatan perbaikan hunian atau bedah rumah yang adil seadil-adilnya.
Dukungan tersebut diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian, sekaligus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan jangan terjadi dugaan KKN . Nepotisme sekecil apapun dan dari tingkat bawah sampai keatas Itu yang di harapkan presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, program bedah rumah salah satu bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Secara nasional, sejak 2025 Pemerintah telah merenovasi 400 ribu rumah di berbagai daerah walaupun masih ada sebagian kecil yang diduga terjadi
Paktor kedekatan dengan pengurus di RT/ rw masih ada yang janggal dan/ atau belum sesuai harapan presiden Prabowo .
“Bapak Presiden Prabowo itu sudah membuat program 400 ribu rumah dibedah, seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Minggu – 6/9/2026 .
Menurutnya, dukungan Pemda diperlukan agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat sasaran.
Jajaran Pemda, kata dia, perlu blusukan memastikan urusan administrasi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat segera diproses tanpa hambatan yang tidak perlu. Tegas nya
Penyederhanaan persyaratan yang telah dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut Tito, juga perlu diikuti dengan dukungan Pemda.
Dukungan terutama diperlukan dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat.
“Pak Menteri Perumahan Pak Maruarar Sirait sudah membuat kemudahan-kemudahan untuk persyaratan. Ya dulu harus ada sertifikat segala macam, sekarang nggak. Cukup [surat] keterangan saja dari lurahnya cukup,”
jelasnya
Harapan nya Lurah juga agi memantau langsung dan/atau rajin blusukan di wilayah nya.
Mantan Kapolri itu juga mengajak masyarakat memantau dan mendukung proses pembangunan di lingkungan masing-masing. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tujuan penyediaan hunian yang layak dan nyaman dapat tercapai.
Tito sangat berharap, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kondisi hunian , tetapi juga meningkatkan kualitas permukiman secara keseluruhan. Dampak bukan hanya kedekatan.” program ini akan semakin besar jika perbaikan dilakukan secara menyeluruh dalam satu kawasan.
Harapan mutlak itu tidak akan tercapai dengan baik bila masih ada oknum yang belum siap meninggalkan pola pikir lama seperti KKN Nepotisme walaupun setingkat Oknum RT / RW . Tentu bagi oknum yang tidak peka terhadap lingkungan di wilayahnya yang sesungguhnya tahu persis data warga nya terdampak.
“Bayangkan dari satu kampung ini, satu dari ini, 800 rumah diperbaiki semua. Hebat nggak? Top nggak?” pungkasnya.
Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, selain melalui program bedah rumah, Pemerintah memperkuat pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 1 September 2026, pembiayaan KPP telah mencapai Rp 26,4 triliun untuk 106.538 debitur.
Dari sisi suplai, pembiayaan KPP mencapai Rp 24,6 triliun untuk 3.319 debitur. Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan 103.183 debitur. (Red)
