Medan, Hosnews.id- Konflik atau benturan terkait masalah pertanahan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya di berbagai daerah sebaiknya dihentikan. Apalagi konflik tersebut nyata-nyata selalu dihadiri dan disaksikan aparat TNI dan Polri.
Demikian pernyataan M.Julian Manurung Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) kepada awak media,Jumat (31/7/2026) di Jakarta.
” Presiden Prabowo Subianto sebaiknya segera memerintahkan semua Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, TNI dan Polri untuk menghentikan kegiatan atau kebijakannya yang berpotensi menimbulkan konflik dengan warga masyarakat atau rakyat, ” ujar M Julian Manurung.
Ditambahkan Julian, ” Sebaiknya gunakanlah cara-cara yang persuasif, komunikasi yang efektif dan tidak konfrontatif yang akan menimbulkan korban atau kerugian apapun,”ucapnya.
” Lihat saja, hampir di semua wilayah/daerah sudah terjadi konflik pertanahan antara negara dengan rakyat, antara pengusaha/perusahaan swasta maupun BUMN dengan rakyat, antara pedagang kaki lima rumahan dengan pemerintah daerah yang seharusnya bisa dihindari bila mengedepankan komunikasi, dialog yang berkesinambungan dalam rangka mencari solusi untuk terwujudnya penyelesaian yang terbaik, sebutnya.
” Efek domino dari konflik yang terjadi saat ini, diakui atau tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah dan bahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan ini sangat berbahaya serta berisiko,”tutup M Julian Manurung dengan nada prihatin.
(S.Lubia)
