Ad

Pilkades Tahap II Bangkalan Berdarah Ini Merusak Marwah Demokrasi Politik Desa, Begini Penjelasan Ketua DPP PAKIS & YODIKA SAPUTRA

BANGKALAN – Polemik Peristiwa Pilkades Tahap II Bangkalan berdarah hingga merenggut nyawa dalam momentum tahapan Pilkades serentak tahap II Tahun 2023 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur direspon dengan ungkapan belasungkawa pada pemda setempat oleh Lembaga Pakis (Pusat Analisa Kajian dan Informasi Strategis). Pada hari ini, Rabu (12/04/23) sore.

Pakis diketahui telah mengirimkan karangan bunga ucapan turut berduka cita atas tragedi berdarah perbub 51/2022 yang ditempatkan di Kantor Pemda Bangkalan, dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dilanjutkan dengan menggelar konferensi pers di salah satu Rumah Makan (RM) kota setempat. Sambil lalu menunggu saatnya buka puasa bersama.

Karangan bunga belasungkawa yang dikirimkan Pakis pada dua kantor pemerintah tersebut dilakukan oleh Pakis sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan atas tragedi berdarah hingga merenggut dua nyawa tersebut.

Press Conference Lsm PAKIS Atas Tragedi Berdarah di Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan pilkades serentak 2023
Sebelumnya diketahui telah terjadi peristiwa berdarah pada Hari Rabu di Jalan Halim Perdanakusuma didekat Kantor DPMD Pemda Bangkalan dengan menelan tiga korban diantaranya satu korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) dan dua korban lainnya kritis, selanjutnya dikabarkan satu diantara korban kritis juga meninggal dunia saat dilakukan penanganan oleh RSUD Syamrabu wilayah setempat.

“Saya rakyat Bangkalan, Ketua Umum LSM PAKIS terkait Tragedi Berdarah Perbub 51/2022 tetang pelaksanaan Pilkades serentak tahap II di Bangkalan ini, sangat miris dan prihatin sekali terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan yang sampai saat ini belum ada pernyataan sikap dan belasungkawa secara resmi, seakan pemerintah Bangkalan ini tidak punyak rasa sensitivitas sosial kemanusiaan tidak peduli dengan kewajibannya untuk melindungi segenap rakyatnya,“ kata Abd Tohir dalam konferensi persnya didepan awak media.

“Untuk itu saya sebagai rakyat dengan ini menyampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi berdarah ini.” imbuhnya.

Menyesalkan sekali terhadap pemerintah yang diam membisu, tidak atau belum mengambil langkah tegas, cepat, terukur dan terarah dengan adanya peristiwa tersebut. Juga bagaimana langkah kedepan terhadap beberapa desa yang sampai saat ini masih dalam persoalan dalam pelaksanaan Pilkades ini.

Ketua umum Pakis, berharap dan meminta pemerintah agar sesegera mungkin melakukan evaluasi, upaya penyelesaian secara menyeluruh, melibatkan para tokoh, baik tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya, agar persoalan ini tidak meluas dan lebih parah lagi.

“Meminta pemerintah Bangkalan membentuk tim pansus dalam penyelesaian beberapa desa yang masih diduga masih bermasalah dan menghimbau pada seluruh masyarakat Bangkalan agar senantiasa tetap tenang, bersabar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, melanggar hukum serta tetap menjaga kondusifitas. Terhadap penegak hukum agar senantiasa melindungi dan menjaga keamanan di tengah tengah masyarakat. Memberikan perlindungan dan keamanan terhadap rakyat Bangkalan. pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,“ Tegas Abdurrahman Tohir

Hal senada juga disampaikan oleh Yodika Saputra S.H. selaku pengacara dari salah satu calon di desa Morombuh yang tidak lolos akibat penerapan perbup nomor 51 tahun 2022 yang dianggap melenceng di P2KD.

“Saya menyampaikan prihatin dan berduka cita atas tragedi berdarah yang telah terjadi di Kabupaten Bangkalan menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak. Ini sudah dari dua Kecamatan, desa dari Kecamatan Modung dan desa dari Kecamatan Klampis. Lebih parahnya, pekan lalu tempat kejadian perkara tidak jauh dari Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.

Melihat dari persoalan yang terjadi, permasalahan tersebut tidak lepas dari P2KD. P2KD yang memahami secara langsung bagaimana situasi dan kondisi setiap desa masing-masing. Apabila P2KD bersikap tegas dan menjunjung tinggi netralitasnya, kecil kemungkinan akan terjadi konflik fisik. Berbanding terbalik, apabila P2KD sudah condong ke salah satu calon maka akan terjadi gesekan di desa tersebut.

“Seharusnya P2KD tetap taat akan aturan, kita memahami dalam pelaksanaan Pilkades ini tidak lepas dari Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perbup 51 Tahun 2022. Selama Perbup ini dijalankan dan jadwal 18 item dilaksanakan juga sesuai dengan ketentuannya, serta Sub TFPKD dan TFPKD juga tegas menyikapi maka proses pelaksanaan Pilkades serentak ini akan berjalan damai dan tidak akan terjadi kegaduhan,” jelasnya.

Menurut Yodika, pelaksanaan tahapan Pilkades 2023 diduga sudah banyak menyimpang dari jadwal yang ditentukan. Secara nyata masyarakat desa Morombuh sudah memberikan surat keberatan dan audiensi ke TFPKD akan keberatan pelaksanaan di desa Morombuh dikarenakan ada bakal calon yang tidak mengurus ijin cuti ataupun ijin kepada pimpinan dalam mengikuti bakal calon desa Morombuh. Keberatan ini sudah disampaikan pada tanggal 15 Maret 2023, namun TFPKD memberikan jawaban dan malah dikeluarkan rekomendasi tanggal 5 April 2023 oleh Plt Bupati Bangkalan.

“Ini kan aneh dan menjadi tanda tanya besar, bagaimana cara kerja TFPKD Bangkalan untuk bersikap tegas terhadap P2KD desa Morombuh? Ini sudah nyata mengarah kepada amburadulnya jadwal tahapan pilkades. Seharusnya jawaban ataupun rekomendasi itu secara jadwal sudah harus keluar paling lambat pada tanggal 24 Maret 2023. Ini malah molornya sampai lama,” ucapnya.

Yodika menegaskan, dengan adanya indikasi tarik ulur waktu antara TFPKD dan P2KD inilah yang bisa mengakibatkan pergesekan dan konflik di desa yang akan melaksanakan Pilkades.

“Tidak beda jauh dengan desa yang gaduh dan terjadi permasalahan, itu semua dikarenakan tidak mengikuti tahapan jadwal Pilkades. Akhirnya ada oknum yang sudah kecewa dan merasa tidak tersalurkan keluh kesah dan aspirasinya, sehingga terjadi peristiwa yang tidak diharapkan kita bersama. Dan nampak pelaksanaan pilkades tahap dua ini lebih dirasa tidak kondusif dibandingkan dari tahap pertama,” ungkapnya.

Semoga pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 bertepatan tanggal 10 Mei nanti tidak ada peristiwa kekerasan lagi. Mari kita sukseskan Pilkades ini dan bisa berjalan aman, damai, kondusif dan demokratis,” pungkasnya.

Penulis : Tim Hosnews

Baca Lainya :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Postigan Populer

spot_img