LAMONGAN, hosnews.id – Program prioritas Kabupaten Lamongan, Jalan Mulus Lamongan (Jamula), kini menjadi sorotan tajam akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang terlibat. Proyek pembangunan infrastruktur, khususnya jalan Ringgit beton, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan daerah, justru dipandang gagal memenuhi standar kualitas.
Berdasarkan informasi yang beredar, banyak kontraktor CV yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini terindikasi mengabaikan aturan dan tidak mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Salah satu contoh mencolok adalah proyek PU Bina Marga Jamula di ruas Bulutigo – Gendong, yang dikerjakan oleh CV Cahaya Indah milik H. Dotto pada akhir tahun 2022. Saat ini, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan, jauh dari harapan masyarakat.
Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan uang rakyat Lamongan yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi. Namun, masyarakat merasa kecewa dan marah melihat bagaimana dana tersebut tidak dikelola dengan baik. “Kami telah membayar pajak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ini seharusnya menjadi jalan yang aman dan nyaman, tetapi justru sebaliknya,” ujar seorang warga setempat.
Tanggapan dari aktivis KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) perwakilan Jawa Timur juga sangat kritis. “Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Kami mendesak Dinas PU Bina Marga dan BPK Inspektorat untuk segera melakukan audit dan tindakan tegas terhadap kontraktor yang melanggar,” tegas perwakilan KAKI. “Pihak berwenang tidak boleh berdiam diri, karena ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, (10/11/2024).
Kekhawatiran masyarakat semakin mendalam dengan minimnya kontrol dan pengawasan di lapangan. Mereka merasa bahwa pihak-pihak berkompeten tidak cukup serius dalam menangani masalah ini. “Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya janji-janji. Jika tidak, kami akan terus mengawasi dan menyuarakan ketidakpuasan kami,” tambah seorang Aktivis KAKI.
Sebagai media yang berfungsi sebagai kontrol sosial, kami mendesak semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Penting bagi Dinas PU Bina Marga, BPK Inspektorat, dan Polres Lamongan untuk turun ke lapangan dan memastikan bahwa proyek yang menggunakan uang rakyat dijalankan dengan transparan dan akuntabel.
Pewarta: Swj/GondesEditor: Red
