BANGKALAN – Gedung baru Perpustakaan Daerah (Perpusda) Bangkalan yang dibangun dengan anggaran Rp10,7 miliar kini menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari APBD tahun 2024 dan dana alokasi khusus (DAK) itu sebelumnya digadang-gadang sebagai ikon baru peningkatan literasi di Kabupaten Bangkalan.
Namun, di balik peresmian dan mulai beroperasinya gedung tersebut, muncul berbagai perhatian terkait pelaksanaan proyek. Sorotan semakin menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan Perpusda Bangkalan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bangkalan, Ainul Ghufron, membenarkan kedatangan KPK ke lokasi proyek. “Memang betul KPK datang ke sini, sekitar dua minggu yang lalu,” ujarnya singkat.
Langkah KPK tersebut dinilai sebagai pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur (KAKI JATIM), Moh Hosen, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK. Ia mendesak agar lembaga antirusuah tidak berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi melakukan pengusutan secara menyeluruh,” ujarnya, Sabtu (02/05/2026).
“Proyek ini menggunakan uang rakyat dengan nilai yang tidak kecil. Maka setiap prosesnya harus transparan dan akuntabel. Kami mendesak KPK untuk membongkar secara total jika ada indikasi penyimpangan,” tegas Hosen.
Ia menekankan bahwa KPK perlu menelusuri seluruh rantai proyek, termasuk proses lelang, penentuan pemenang, spesifikasi teknis, hingga pengawasan pekerjaan.
“Semua pihak yang terlibat harus diperiksa, mulai dari kontraktor, konsultan pengawas, hingga pihak internal pemerintah daerah. Jangan sampai ada celah yang dibiarkan,” ujarnya.
Menurut Hosen, pengawasan terhadap proyek-proyek bernilai besar kerap menjadi titik lemah yang berpotensi membuka ruang penyimpangan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga kepercayaan publik.
“Ini bukan hanya soal satu proyek, tapi soal komitmen terhadap tata kelola anggaran yang bersih. Kalau ada pelanggaran, harus diproses tanpa pandang bulu.
Sebelumnya diduga Bupati Bangkalan Lukman Hakim menghubungi kepala dinas dimaksud untuk memasang Label KPK supaya tidak di soroti publik, baik Wartawan, LSM, Aktivis dan Pegiat Antikorupsi,” tegasnya.
KAKI Jatim juga menyatakan siap mengawal proses ini dan mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Publik berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan. Kami akan terus mengawal agar proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (Syaiful)
