Medan, Hosnews.id- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, SH., MH., menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum, penataan, serta pengamanan tanah wakaf guna melindungi aset keagamaan dan memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan serta kepentingan masyarakat yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikan Muhibuddin saat memberikan pemaparan dalam rangkaian kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Waas kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan.
Kegiatan berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Medan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muhibuddin, pengelolaan, penataan, dan pengamanan status tanah wakaf merupakan langkah penting dan mendesak untuk mencegah penyalahgunaan aset serta menjamin keberlangsungan pemanfaatannya bagi kepentingan umat.
Ia menegaskan, perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan umat Islam, seperti tanah wakaf masjid dan pemakaman muslim, tetapi juga harus mencakup tanah wakaf milik komunitas agama lainnya.
“Pengelolaan, penataan, serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat. Ini tidak hanya berlaku untuk umat Muslim, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman Muslim, tetapi juga harus dilakukan terhadap umat beragama lain, seperti tanah wakaf pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya,” tegas Muhibuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa tanah wakaf harus dijaga dan dikelola sesuai peruntukannya, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Oleh karena itu, harus ada landasan dan dasar penguatan hukum agar tanah wakaf benar-benar terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan aparatur terkait dalam mempercepat penataan serta penguatan kepastian hukum atas tanah wakaf.
Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH., MH., yang turut mendampingi Kajati dalam kegiatan tersebut.
Rizaldi mengungkapkan, kehadiran Kejaksaan merupakan bagian dari upaya membangun sinergi lintas instansi guna memastikan pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, Kajati Sumut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nurhandayani, SH., MH., Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, SH., MH., Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, SH., MH., serta jajaran pejabat struktural dari kedua Kejaksaan Negeri tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas turut didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurazi, Plt Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan Reza Andrian Fachri, SH., MH., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat dan undangan lainnya.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan penataan dan sertifikasi tanah wakaf semakin optimal sehingga aset keagamaan memiliki kepastian hukum, terlindungi dari potensi sengketa, dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lintas agama.
(P.Panggabean)
