BANGKALAN – Kinerja pelayanan publik Kabupaten Bangkalan mengalami kemunduran signifikan di bawah kepemimpinan Bupati Lukman Hakim. Penilaian itu menguat setelah hasil evaluasi nasional menunjukkan Bangkalan anjlok jauh dalam pemeringkatan pelayanan publik, disertai rentetan keluhan warga di berbagai sektor.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh. Hosen, menyebut nyaris tidak ada terobosan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat sejak Lukman Hakim menjabat sebagai bupati.
“Yang dirasakan publik bukan perbaikan, melainkan pelayanan yang makin lamban, berbelit, dan tidak responsif,” kata Hosen, Ahad (8/2/2026).
Data resmi memperkuat kritik tersebut. Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) 2025, Bangkalan merosot ke peringkat 190 nasional dengan indeks 3,78 dan predikat B, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026. Setahun sebelumnya, Bangkalan masih berada di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan predikat A-.
Penurunan tajam ini, menurut Hosen, tidak bisa semata-mata dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai kemerosotan tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan kepala daerah dalam mengendalikan birokrasi.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, bupati adalah penentu arah. Ketika pelayanan publik runtuh, tanggung jawab politik dan administratif ada di tangan kepala daerah,” ujarnya.
KAKI Jatim mencatat sejumlah masalah struktural yang tak kunjung dibenahi, mulai dari buruknya koordinasi antar-OPD, minimnya evaluasi kinerja birokrasi, hingga kebijakan yang dinilai bersifat normatif dan administratif tanpa arah pembangunan yang jelas.
Sorotan juga diarahkan ke sektor pendidikan. KAKI Jatim mencium dugaan praktik pungutan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di lapangan, yang diduga melibatkan oknum tertentu.
“PIP seharusnya menjadi jaring pengaman bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bukan justru membuka ruang pungutan,” kata Hosen.
Di luar bantuan pendidikan, kondisi fisik sekolah di Bangkalan juga disebut memprihatinkan. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak dan tidak layak pakai, sementara sebagian lainnya terhambat pengembangannya akibat persoalan status dan sengketa lahan yang tak kunjung diselesaikan pemerintah daerah.
Masalah pelayanan publik juga terlihat pada infrastruktur dasar. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas strategis dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus meningkatkan risiko kriminalitas.
“Ini bukan soal lampu mati atau tidak. Ini soal rasa aman warga yang diabaikan,” tegas Hosen.
Sektor perparkiran pun tak luput dari kritik. Maraknya parkir liar dan pengelolaan parkir berlangganan yang dinilai tidak transparan disebut mencerminkan lemahnya pengawasan.
Alih-alih menjadi sumber pendapatan asli daerah yang tertib, sektor ini justru terus memicu keluhan masyarakat.
Bagi KAKI Jatim, berbagai persoalan lintas sektor tersebut memperlihatkan satu benang merah: absennya kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pelayanan.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar warga, KAKI Jatim menilai krisis pelayanan publik di Bangkalan berpotensi terus berulang dan kian menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Syaif)
