JAKARTA – Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mengatakan bahwa salah satu lumbung Korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat bukan hal yang baru di wilayah provinsi Jawa Timur, terutama dalam suap dan Fee Proyek besar serta gratifikasi jabatan yang kerap dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkenal sebagai Lembaga Independen Antikorupsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi harus berani mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan anggaran negara agar sesuai dengan peruntukan.
Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat, 10 April 2025, di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penindakan ini menjadi sorotan karena Gatut baru saja resmi menjabat sebagai Bupati periode 2025–2030.
Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mendukung komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penangkapan terhadap kepala Daerah Bupati/Walikota di Jawa Timur khususnya yang berani melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Korupsi," ujar Ketua KAKI Jatim, Sabtu (11/04/2026). Larangan korupsi sudah jelas dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pasal-pasal krusial mencakup kerugian negara (Pasal 2 & 3), suap (Pasal 5, 11, 12), gratifikasi (Pasal 12B), dan pemerasan oleh pegawai negeri (Pasal 12). KUHP Baru (UU 1/2023) juga mengatur tipikor di Pasal 603-606,” papar Hosen KAKI.
Penanganan korupsi di Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menuntaskan penanganan perkara indikasi Korupsi di Kabupaten Lamongan terkait pembangunan Gedung Pemkab yang nilainya Rp 151 Miliar APBD 2017-2019 dan telah ditemukan 4 Tersangka namun lembaga Antirusuah belum membeberkannya.
Hosen KAKI Jatim berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan takut untuk menindak tegas para Koruptor di Jawa Timur. Dalam artian, jangan sampai terpengaruh dengan intimidasi kelompok elit politik yang hanya ingin melemahkan kinerja lembaga Antikorupsi dan akhirnya dinilai tidak berkualitas dan berintegritas dalam penegakan hukum,” ungkapnya. (Kusnadi)
