JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan ribuan siswa mengalami keracunan (gejala mual, muntah, diare) akibat sanitasi dan pengawasan makanan yang lemah. Dampak negatifnya meliputi trauma siswa/orang tua, menurunnya kepercayaan publik, gangguan kesehatan, terhambatnya pembelajaran, serta peningkatan beban kerja guru.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan ketahanan gizi dan kualitas pembelajaran siswa, tetapi laporan insiden keracunan makanan terkait pelaksanaan MBG di beberapa wilayah menunjukkan bahwa tujuan tersebut rentan terganggu bila jaminan keamanan pangan lemah. Penelitian ini menganalisis dampak kasus keracunan pada kesehatan peserta didik dan kualitas pembelajaran melalui kajian literatur relevan.
Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa berharap Presiden Prabowo Subianto menghentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jika berdampak negatif terhadap siswa-siswa Indonesia sebagai penerus bangsa dan negara, ujar Hosen Ketua KAKI Jatim, Ahad (8/02/2026).
Hampir di seluruh Indonesia MBG (Makanan Bergizi Gratis) dikeluhkan oleh masyarakat, karena diduga gizi dari makanan tersebut sudah keluar dari ketentuan dan terkesan hanya menguntungkan pengelolanya, ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah pusat khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat, papar Hosen KAKI Jatim.
Dampak negatif Program MBG menyebabkan gangguan Psikologis dan Kepercayaan, yakni munculnya rasa trauma dan kekhawatiran dari siswa maupun orang tua untuk mengonsumsi makanan program MBG, bahkan memicu gelombang penolakan di beberapa sekolah yang dikeluhkan oleh para wali murid di Indonesia, ujar KAKI Jatim.
Kemudian penurunan Kualitas Pendidikan, dalam artian insiden keracunan mengakibatkan penurunan kehadiran siswa dan mengganggu konsentrasi belajar, yang berdampak pada ketidakoptimalan proses pendidikan jika hal ini dibiarkan oleh pihak BGN (Badan Gisi Nasional) lembaga pemerintah Non-kementerian Indonesia,” tegas KAKI Jatim.
Selanjutnya MBG yang berdampak negatif menyebabkan Krisis Kepercayaan Publik disebabkan tidak sedikit kasus keracunan yang masif menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan keamanan program nasional andalan pemerintahan. Padahal tujuan utama MBG Meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk mengurangi stunting dan malnutrisi,” ungkapnya.
Diberitakan pada tahun 2025, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.000 siswa di berbagai daerah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai kebijakan afirmatif negara untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam kerangka negara kesejahteraan, kebijakan pangan sekolah diposisikan sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, realitas implementasi MBG justru memperlihatkan paradoks kebijakan sosial: sebuah program yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan berujung pada krisis kesehatan publik.
Peristiwa keracunan massal tersebut tidak dapat dipahami sebagai insiden tunggal atau sekadar akibat kelalaian teknis di tingkat pelaksana. Kasus MBG mencerminkan kegagalan sistemik dalam perencanaan sosial, lemahnya tata kelola kebijakan publik, serta absennya mekanisme mitigasi risiko sosial yang seharusnya melekat dalam setiap kebijakan berbasis pangan.
Kasus MBG menyingkap persoalan mendasar dalam cara negara membaca dan mengelola risiko sosial. Program pangan sekolah melibatkan jaringan aktor yang kompleks, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia jasa katering, pengelola dapur umum, sekolah, hingga orang tua siswa.
Kompleksitas tersebut menuntut pendekatan perencanaan sosial yang matang, berbasis data, dan sensitif terhadap konteks lokal. Ketika kompleksitas ini diabaikan, kebijakan sosial justru berpotensi menghasilkan dampak negatif yang memperdalam kerentanan sosial kelompok sasaran. (Kusnadi)
