BANGKALAN – Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Akhmad Sudaryanto, berjanji melakukan evaluasi dan membuka transparansi menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga.
Yanto, sapaan akrabnya, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Ia mengaku menghormati aspirasi warga dan menilai kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi di tingkat desa.
“Saya memohon maaf kepada seluruh warga Pesanggrahan apabila selama kepemimpinan saya masih ada kekurangan dalam pelayanan. Semua masukan dan kritik akan saya jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ia juga mengajak warga untuk membangun komunikasi secara langsung apabila terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi.
“Jika ada apa pun yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi, silakan komunikasikan langsung kepada saya. Kami selalu terbuka,” katanya.
Yanto menegaskan pemerintah desa berkomitmen menjalankan tata kelola yang transparan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Terkait anggaran dan pelayanan desa, kami siap menjelaskan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Semua bisa kita bicarakan baik-baik demi kemajuan desa,” tambahnya.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Pesanggrahan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pesanggrahan (GRPP) menggelar aksi di halaman Kantor Kecamatan Kwanyar, Kamis (12/2/2026).
Massa mendesak Yanto mundur dari jabatannya. Koordinator lapangan aksi, Muafi, menyebut sejumlah persoalan menjadi pemicu kekecewaan warga, mulai dari kehadiran kepala desa di kantor, dugaan penggadaian tanah desa, hingga pembayaran gaji perangkat desa yang disebut belum terealisasi sejak 2021.
“Bayangkan, sejak 2021 sampai sekarang banyak perangkat desa tidak digaji. Dana desa tahap dua juga tidak jelas, pembangunan jalan yang dijanjikan 200 meter tidak pernah terealisasi,” tegas Muafi saat aksi berlangsung.
Menanggapi dinamika tersebut, anggota DPRD Bangkalan Sonhaji dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai aspirasi warga harus dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap pemimpinnya.
“Kalau warga dan para sesepuh meminta kepala desa hadir, itu justru karena mereka peduli dan cinta kepada kepala desanya. Mereka ingin pemimpinnya dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Kwanyar Amir Lutfi memastikan seluruh aspirasi warga akan diteruskan kepada Bupati Bangkalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan menyampaikan semua aspirasi ini ke Bupati tanpa mengurangi sedikit pun. Untuk pemberhentian kepala desa ada mekanismenya,” katanya.
Yanto berharap polemik tersebut tidak memecah belah masyarakat dan komunikasi yang baik dapat menjadi jalan keluar agar Desa Pesanggrahan tetap kondusif. “Yang terpenting desa tetap harmonis dan terus maju,” pungkasnya.
(Syaiful)
