JAKARTA – Diketahui Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut alasan penyewaan private jet yang disorot Komisi II DPR semata dalam rangka monitoring logistik pemilu. Anggota Komisi II DPR F-Demokrat Rezka Oktoberia menilai alasan Hasyim mengada-ngada.
“Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu,” Kata Rezka, Kamis (16/5/2024).
Rezka mengungkit kegiatan Hasyim di Denpasar yakni monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung. Hal ini membuat Rezka menanyakan urgensi sehingga harus menggunakan private jet.
“Apa urgensinya?? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?” ujar Rezka.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet lantaran hanya memiliki waktu 75 hari untuk pengadaan logistik. Rezka mengatakan dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sehingga menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan.
“Tidak tepat dan tidak betul itu Ketua KPU menjawab untuk memonitoring ke Bali harus menggunakan private jet dan dikaitkan 75 hari pengadaan logistik. Di rapat maraton saat penyusunan itu, kita sudah hitung semua waktu dan tahapan, mestinya nggak alasan lagi 75 hari itu. Mengada-ada aja Ketua KPU itu.
“Tidak ada yang urgent, kalaupun urgent misal mengantar ke daerah pedalaman, karena tidak bisa ditempuh armada biasa. Mungkin bisa kita cek dan dalami. Tapi ini Bali, mana ada daerah pedalaman di Bali. Destinasi wisata yang besar, dan penerbangan untuk ke Bali sangat banyak. Jadi ketua KPU jangan mencari alasan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rezka menyinggung mobil dinas para jajaran KPU yang disebutnya lebih dari satu dan rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal ini.
"Ada point lain dalam raker kemarin yang berkali-kali saya tanya juga tapi tidak bisa di jelaskan oleh Ketua KPU atau komisioner lainnya dan bahkan kesekjenan KPU, yaitu tentang mobil dinas mereka yang diduga lebih dari 1 (ada 3). Juga terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jl Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak bisa jawab, setelah saya minta penjelasan berkali-kali.
Hal ini, menurutnya, penting diketahui agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Rezka juga meminta BPK dan KPK ikut melakukan pengecekan.“Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Kami DPR harus melakukan fungsi pengawasan. BPK dan KPK harus cek ini, periksa penggunaan anggarannya. Dan mungkin ini juga ada ke daerah lain. Ini juga harus dicek lagi dan kita dalami,” Pungkasnya.
Sementara pegiat Antikorupsi, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyikapi mendukung Rezka Komisi II DPR agar pihak BPK dan KPK memeriksa penggunaan Anggaran Private Jet karena diduga ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas pantauan Logistik Pemilu 2024.Diharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dan memeriksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam penggunaan Anggaran dimaksud dalam pengawasan Logistik Pilkada 2024 di Indonesia.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari harus Paham juga dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 Tahun 2017 dan jangan berdalih dengan mengacu pada Undang-undang Pokok Beres," Ungkap Aktivis KAKI," Jumat 17 Mei 2024.Diketahui sebelumnya Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita. Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/05/2024).
“Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita tidak dengar, itu pasti DKPP tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih,” pungkas Riswan Tony.
Penulis: Sa’id Loebis
