BANGKALAN — Rencana masuknya sejumlah industri asal China ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian sejumlah kalangan. Di satu sisi, investasi tersebut dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, pemerintah diminta memastikan prosesnya berjalan transparan serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Rencana pengembangan industri tersebut berkaitan dengan kawasan Wiraraja Madura Industrial Park. Sejumlah sektor industri asal China disebut berpeluang direlokasi ke kawasan tersebut, di antaranya tekstil, plastik, polyester, benang, serta sejumlah industri pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan kesiapan lahan dalam skala besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Besarnya kebutuhan lahan dan nilai ekonomi yang berpotensi muncul dari investasi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan masuknya investasi asing sepanjang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Hosen, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat Bangkalan tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari pembangunan industri, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
«“Kami tidak anti-investasi, termasuk investasi dari China. Namun pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Jangan sampai masyarakat Bangkalan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” ujar Hosen,” Ahad (16/08/2026).
Ia meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai lokasi dan status lahan yang dipersiapkan untuk kawasan industri, termasuk mekanisme pengadaan atau pembebasan lahan serta keterlibatan masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, persoalan lahan merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian sejak tahap awal agar pembangunan kawasan industri tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
Selain persoalan lahan, Hosen menyoroti rencana penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, narasi mengenai terbukanya lapangan pekerjaan harus disertai dengan penjelasan mengenai jumlah dan mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal.
«“Pemerintah jangan hanya menyampaikan angka ribuan lapangan kerja. Yang lebih penting adalah berapa tenaga kerja lokal yang benar-benar akan direkrut, apa kualifikasinya, dan bagaimana pemerintah menyiapkan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan industri,” katanya.»
Ia mendorong adanya program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi masyarakat Bangkalan sebelum industri mulai beroperasi.
Dengan demikian, keberadaan industri diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja dari luar daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
Dampak Lingkungan Perlu Diantisipasi
Hosen juga mengingatkan pemerintah agar aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan kawasan industri.
Menurutnya, aktivitas industri dalam skala besar berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kebutuhan air, pengelolaan limbah, peningkatan lalu lintas kendaraan hingga perubahan kondisi lingkungan masyarakat sekitar.
«“Aspek lingkungan harus diperhatikan sejak awal. Kajian dan pengelolaan lingkungan jangan hanya menjadi formalitas administratif. Masyarakat harus mengetahui potensi dampak serta langkah pemerintah dan perusahaan dalam mengantisipasinya,” tegasnya.»
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai kajian lingkungan juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek investasi tersebut.
Minta Pengawasan Diperkuat
Sebagai aktivis antikorupsi, Hosen menegaskan bahwa proyek investasi berskala besar membutuhkan pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, transparansi diperlukan dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung hingga pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan investasi.
«“Investasi harus memberikan kepastian bagi investor, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga harus memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan dalam prosesnya,” ujarnya.»
Hosen berharap pemerintah dapat membuka ruang partisipasi publik sehingga masyarakat memiliki kesempatan memperoleh informasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait pembangunan kawasan industri.
Menurutnya, keberhasilan industrialisasi di Bangkalan tidak semata-mata diukur dari banyaknya perusahaan yang masuk atau besarnya nilai investasi, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
“Kalau investasi ini benar-benar mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan UMKM, menambah pendapatan daerah, menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu harus didukung. Tetapi seluruh prosesnya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya. (S.A)
