SURABAYA – Moh Hosen Ketua KAKI Jatim menyatakan tindakan polisi yang menyita ponsel (HP) tamu tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran prosedur hukum acara dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau perampasan kemerdekaan yang diancam pidana berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).
KAKI Jatim menilai penyitaan hendpon dikala bertamu di kantor Kepolisian bertentangan dengan Slogan Polri Bersama Masyarakat, karena secara tidak langsung telah menyita akses kemerdekaan rakyat Indonesia yang akan menimbulkan banyak pertanyaan dan berlawanan dengan sebutan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan Tingkatan atau level tertinggi dalam Zona Integritas. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang sudah berpredikat WBK, namun naik tingkat dengan penekanan pada kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Bagaimanapun waktu sangat penting dalam kehidupan sebagai alat komunikasi dengan keluarga, kerabat, teman, relasi dan orang yang butuh pertolongan. Kalau mau menyita ponsel tamu dengan alasan demi keamanan internal, itu cukup dipastikan bahwa ponsel tidak ada perekaman atau penyadapan, itu lebih baik demi menjaga hak asasi manusia (HAM)," tutur KAKI Jatim.
Polisi hanya boleh menyita HP atau ponsel milik seseorang apabila perangkat tersebut diduga kuat berkaitan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap No. 8 Tahun 2009), bahwa penyitaan wajib memenuhi syarat berikut:
- Surat izin pengadilan.
Penyidik wajib menunjukkan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta Surat Perintah Penyitaan sebelum mengambil HP, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan. - Tanda pengenal dan alasan jelas.
Petugas wajib memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) dan menjelaskan pasal tindak pidana yang mendasari pengambilan HP tersebut. - Berita Acara Penyitaan.
Proses penyitaan wajib disaksikan oleh saksi dan penyidik harus memberikan salinan Berita Acara Penyitaan resmi kepada pemilik HP sebagai bukti pengambilan barang
Maka dari itu jika Hendpon diminta petugas tanpa dasar hukum yang jelas, masyarakat disarankan untuk mencatat nama polisi atau petugas kemudian laporkan ke Propam polri. Karena ada dugaan sesuatu mencurigakan yang keluar dari koridor hukum,” tegas Hosen KAKI Jatim.
Pada dasarnya Polri tidak memiliki SOP khusus untuk menyita HP tamu secara sembarangan dikala hendak ingin menyampaikan pendapat maupun koordinasi. karena penyitaan barang hanya sah jika terkait langsung dengan proses hukum dan memenuhi syarat dalam KUHAP.
Hosen KAKI menegaskan, bahwa menyita Hendpon tamu tidak sejalan dengan Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” yang menegaskan kepolisian tidak berjarak dengan rakyat dan harus mengedepankan sikap humanis, transparan, serta menghormati hak-hak warga negara. Dalam paradigma ini, pengambilan atau penyitaan barang milik pribadi secara sepihak bertentangan dengan nilai pengayoman yang diusung Polri,” ujar Hosen KAKI Jatim. (Kus)
