BANGKALAN- Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Sejak Senin 1 Juli 2024 Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan kosong kemudian Penjabat (Pj) Bupati, Prof H Arief Mulya Edie, berjanji posisi tersebut akan diasesmen setelah perampingan perangkat daerah selesai.
Arief Mulya Edie PJ Bupati Bangkalan menyampaikan bahwa Asesmen Sekda menunggu perampingan perangkat daerah. Yang jelas, asesmen ini kami percepat.
Prof H Arief Mulya Edie, menjelaskan bahwa asesmen untuk jabatan Sekda Bangkalan akan dilaksanakan bersamaan dengan asesmen untuk 10 posisi eselon 2 yang kosong, termasuk posisi Dirut BUMD.
“Pada tahun ini harus dilaksanakan asesmen karena berkaitan dengan penyusunan anggaran pada 2025 nanti,” pungkasnya pada salah satu Media Online,” Selasa (23/07/2024).
Menyikapi kekosongan sekda kabupaten Bangkalan, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa berharap Prof H Arief Mulya Edie PJ Bupati Bangkalan tidak Telmi (telat mikir) soal asesmen Sekda Bangkalan maupun kekosongan kepala Organisasi Perangkat Daerah," kata Hosen KAKI," Rabu (24/07/2024).KAKI juga meminta Prof H Arief Mulya Edie, M.S.i untuk segera membentuk melakukan koordinasi dengan baperjakat atau panitia lelang jabatan untuk Eselon I dan II dalam mengisi kekosongan Sekda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya dari tahun ke tahun OPD Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan tidak lepas dengan yang namanya Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana tugas (PLT) ini menunjukkan ketidakmampuan pejabat Bangkalan dalam menjalankan tugas negara sehingga tidak menutup kemungkinan hasil kerja tidak maksimal.
Diketahui masih banyak pejabat pemerintah daerah Bangkalan yang mumpuni untuk mengisi kekosongan kepala dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun pimpinan Kepala Daerah lebih memilih pejabat PLT (Pelaksana tugas) apa mungkin karena Kos menjadi Kepala dinas itu mahal di Bangkalan.
“Dengan adanya kekosongan sekda dan berbagai kepala OPD Bangkalan, ini menunjukkan bahwa Prof H Arief Mulya Edie tidak mampu menata internal pejabat birokrasi dengan baik dan nilai hanya penuh pencitraan di Sosmed maupun Tiktok selama berada di Bangkalan dalam artian tata dulu dari dalam kemudian tunjukkan ke publik bahwa kinerja pejabat Bangkalan itu Oke.
Penulis: Hosnews
