BANGKALAN, hosnews.id – Waktu demi waktu Prosessi pembangunan Reklamasi di Desa Sembilangan Kabupaten Bangkalan tetap saja dikeluhkan warga setempat entah kenapa kok belum ada solusi penyelesaian.
Padahal menurut Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bangkalan, pemerintah berkewajiban untuk hadir pada setiap kebutuhan warganya, namun hal itu tidak tercermin saat masyarakat Desa Sembilangan mengalami persoalan yang disebabkan oleh pihak perusahaan.
Kalau begini jadinya seakan Pemda Bangkalan tutup mata pada permasalahan yang sedang dihadapi warga Desa Sembilangan, hal itu akan mengikis kepercayaan masyarakat pada komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, Jumat (15/01/2021),” pungkasnya.
Kalau sudah melanggar aturan kenapa harus berbenturan pemerintah harus bijak menangani sebuah permasalah meskipun prosessi pembangunan Galangan kapal tersebut merupakan investasi.
Apalagi Sampai saat ini di duga dokumen yang masuk ke Pemkab Bangkalan terkait reklamasi PT. GSM di pesisir Desa Sembilangan tidak ada ijin Amdal Lalin dan saya yakin Pemprov Jatim memang tidak akan mengeluarkan izin Reklamasi mengingat lokasi tersebut peruntukannya bukan sebagai Zona Industri Manufaktur menurut Perda Provinsi Jatim No 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),
Untuk diketahui, aturan reklamasi dalam Perda nomor 1 tahun 2018 terdapat pada Bab X dari pasal 77 hingga pasal 80, ada tiga zona yang diperbolehkan dalam melakukan reklamasi sesuai pasal 78 ayat 1 yakni sub zona WKOPP pada pesisir Tuban, zona industri pada pesisir Gresik dan zona bandar udara pada pesisir Bandara Juanda.
Pesisir Sembilangan kabupaten Bangkalan tidak termasuk dalam kategori pembangunan Reklamasi yang di fungsikan untuk galangan kapal bagi pemerintah maupun perorangan.
Jadi buat apa di pertahankan pembangunan ini, apalagi sudah jelas dampaknya merugikan masyarakat dan hanya dapat dinikmat oleh segelintir orang,”Ungkap Hosen. (Red)
