HOSNEWS.ID -JAMBI- Sungai Penuh -Sekolah Menengah Kejuruan (SMKK) 3 kota Sungai Penuh, menjadi sorotan, terutama persoalan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi yang diperoleh dari sumber yang minta identitasnya tidak publis, Sudah Dua tahun kepemimpinan Bujang Bungo penggunaan Dana BOS yang diperuntukan kegiatan kesiswaan tidak transparan.
“Dalam Tahun 2021 ini belum ada dirapat manjelis guru dan untuk kegiatan bidang kesiswaan, untuk kegiatan dari kesiswaan,”ungkap sumber.
Tidak hanya itu kegiatan siswa, yang diusulkan proposal kepada Kepsek juga tidak didukung dari dana bos, alasanya dana belum Keluar.
“Selama ini selalu menjadi juara mengikuti kegiatan di Jambi, tapi prestasi kita turun, karena karena tidak didukung anggaran. Gmn mau hasil yang maksimal kalau latihannya kurang,”sebutnya lagi.
Masih menurut sumber juga mengungkapkan kepemimpinan sebelum, kegiatan Siswa seperti pramuka selalu didukung dengan Dana Bos. “Sering siswa diajukan proposal untuk kegiatan pramuka untuk PTA tapi alasanya tidak ada dana. Kalau pun ada dibantu itu hanya dari dana Komite,”bebernya.
Dia berharap pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dapat melihat kondisi pengelolaan Dana BOS di SMKK 3 Sungaipenuh.
“Karena kalau dibiarkan prestasi siswa akan merosot nanti, kan SMKK 3 masuk sekolah yang unggul di Provinsi Jambi,”harapnya.
Informasi yang didapat untuk Dana BOS di SMKK 3 Sungai Penuh, untuk per siswa sekitar Rp 1.500.000 sedangkan jumlah siswa Sekitar 600 siswa, totalnya lebih kurang Rp 800 Juta
Sementara itu, Kepala SMKK3 Sungai Penuh, Bujang Bungo, saat dikonfirmasi melalui via ponselnya (14/04), membantah tidak transparan penggunaan Dana BOS. Dirinya juga mengirim kegiatan debat bahasa indonesia bahasa inggris, untuk mewakili SMAN 1 Sungai Penuh.
“Tidak benar itu, yang paling banyak kegiatan ekstra akademik non akademik, di SMKK 3 sungai Penuh yang paling banyak kegiatan dibanding dengan Sekolah SMA di Sungai Penuh, boleh dicek,”katanya.
Bahkan, dia menuturkan baru selesai mengikuti rapat laporan dana BOS di Provinsi Jambi untuk laporan sampai November, namun tidak ada masalah dalam pelaporan diprovinsi Jambi.
“Pelaporan menggunakan online langsung, kalau pelaporan merah akan turun BPK nantinya,”sebutnya.
Malah dirinya dinilai informasi yang dituduhkan Kepada dirinya tersebut bermuatan politik. “Biasa lah Politik, kan baru sudah pergantian kepala Dinas,”pungkasnya. (jon)
