KAKI Menilai KPK Lemah Jika Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Belum Terseret Hukum Korupsi

JAKARTA – Kegiatan OTT KPK di Sidoarjo itu telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Kepala Sub Bagian Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati.

Disinyalir praktik terjadinya pemotongan insentif ASN itu sudah sejak 2021. Dengan rincian Jasa insentif cair empat kali per tahun. Nilai yang di-OTT (Rp 69,9 juta) itu triwulan terakhir 2023 yang ditangkap pada Januari dan yang lain sudah dibelanjakan.

Dan Dana potongan diduga disetorkan ke Bupati Sidoarjo Siska diduga memotong insentif para ASN itu dan mengumpulkannya untuk keperluan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

       Menyikapi kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo hanya siska seorang jadi tersangka terlibat pemotongan Insentif ASN Rp 2,7 M. Moh Hosen Ketua KAKI DPW Jatim Menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai lemah dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Belum Terseret Hukum Korupsi.

“Bagaimana tidak, perbuatan Siska Kasubag umum BPPD Sidoarjo tidak mungkin berani melakukan persoalan melawan hukum tanpa ada koordinasi dengan pimpinannya. Sangatlah mustahil Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo tidak terlibat didalamnya karena yang punya kebijakan penuh di suatu kawasan kepemerintahan adalah Kepala Daerah itu sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh lengah dalam melaksanakan tugas negara karena bagaimanapun Kegiatan OTT menggunakan Anggaran Negara. “Jadi KPK, jangan sia-siakan Amanah Ir Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan satu kali perpanjangan Jabatan di 2024 dalam melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.

Jika Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango dan jajarannya belum bisa memanggil dan memeriksa Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo, maka tidak menutup kemungkinan bahwa KPK Terindikasi Telah Malakukan Lempar Batu Sembunyi Anggaran dengan melepas Ahmad Muhdlor untuk tidak terlibat dalam perkara Korupsi Pemotongan Insentif Dana Asn Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,” Ungkap Aktivis KAKI DPW Jatim, Rabu 31 Januari 2024.

Penulis: Kusnadi

Berita terkait

spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini