JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa subsidi yang disediakan APBN tahun 2022 dalam Perpes 98, di mana pemerintah sudah menaikkan tiga kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan susbidi BBM dan LPG dari tadinya hanya Rp 77,5 triliun ke Rp 149,4 triliun.
Sedangkan untuk subsidi listrik dari Rp 56,5 triliun naik ke Rp 59,6 triliun dan kompensasi BBM dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun.
“Dan kompensasi listrik naik dari 0 menjadi Rp 41 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG dan listrik itu mencapai Rp 502,4 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers Presiden Jokowi dan Menteri Terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM di Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022).
PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
DAFTAR HARGA BBM DARI PER/3 SEPTEMBER 2022.
WILAYAH- PERTALITE PERTAMAX- SOLAR JBT :
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 10.000- 14.500- 6.800
Prov. Sumatera Utara 10.000- 14.850- 6.800
Prov. Sumatera Barat 10.000 -14.850 +6.800
Prov. Riau 10.000- 15.200- 6.800
Prov. Kepulauan Riau 10.000- 15.200- 6.800
Kodya Batam (FTZ) 10.000 -15.200 -6.800
Prov. Jambi 10.000- 14.850 -6.800
Prov. Bengkulu 10.000- 15.200+ 6.800
Prov. Sumatera
Selatan 10.000- 14.850- 6.800
Prov. Bangka-Belitung 10.000 -14.850 -6.800
Prov. Lampung 10.000- 14.850- 6.800
Prov. DKI Jakarta 10.000- 14.500 -6.800
Prov. Banten 10.000- 14.500- 6.800
Prov. Jawa Barat 10.000- 14.500 -6.800
Prov. Jawa Tengah 10.000 – 14.500
Prov. Jawa Tengah 10.000 -14.500 -6.800
Prov. DI Yogyakarta 10.000 -14.500 -6.800
Prov. Jawa Timur 10.000 -14.500- 6.800
Prov. Bali 10.000 -14.500- 6.800
Prov. Nusa Tenggara Barat 10.000 -14.500
Prov. Nusa Tenggara Timur 10.000 -14.500- 6.800
Prov. Kalimantan Barat 10.000 -14.850 -6.800
Prov. Kalimantan Tengah 10.000 -14.850
Prov. Kalimantan Selatan 10.000 -14.850+ 6.800
Prov. Kalimantan Timur 10.000 -14.850- 6.800
Prov. Kalimantan Utara 10.000 -14.850- 6.800
Prov. Sulawesi Utara 10.000 -14.850
Prov. Gorontalo 10.000- 14.850 -6.800
Prov. Sulawesi Tengah 10.000- 14.850- 6.800
Prov. Sulawesi Tenggara 10.000 14.850 6.800
Prov. Sulawesi Selatan 10.000 -14.850
Prov. Sulawesi Barat 10.000 -14.850-6.800
Prov. Maluku 10.000- 14.850-6.800
Prov. Maluku Utara 10.000-14.850-6.800
Prov. Papua 10.000- 14.850
Prov. Papua Barat 10.000 14.850
Berlaku mulai pukul 14.30 WIB. Wilayah lain menyesuaikan.
Menanggapi persoalan kenaikan BBM (03/09/2022) Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonseia (KAKI) meminta kepada presiden Ir Joko Widodo untuk menurunkan/pecat Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Dengan Alasan :
(1). Menteri Keuangan Republik Indonesia dinilai tidak mampu mengelola Keuangan Negara Republik Indonesia
(2). Menteri Keuangan Republik Indonesia dinilai tidak sejalan dengan kondisi Rakyat.
(3). Menteri Keuangan Tidak menghargai Presiden Ir Joko Widodo di masa detak detik Purna Tugas Presiden malah menaikkan Harga BBM dan dinilai mencederai Kehusnul Khotimahan Pimpinan nomor 1 di Indonesia.
(4). Menteri keuangan Republik Indonesia dinilai tidak mau tahu kondisi rakyat dalam artian menjerit atau tidak.
(5). Ganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan orang yang profesional mampu mengelola keuangan republik Indonesia dengan baik. Sehingga kondisi perekonomian Indonesia berjalan dengan stabil dan sejahtera.
(6). Indonesia Negara Demokrasi dari rakyat untuk rakyat bukan dari rakyat untuk pejabat.
(7). Negara Republik Indonesia sudah merdeka Ke-77 jangan dibuat menderita. Hargai cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
Demikian tujuh (7) butir kami (Rakyat) menyampaikan dan agar presiden bersama para kabinetnya maupun MPR dan DPR untuk mempertimbangkan jeritan rakyat republik Indonesia,” pinta Hosen pecinta Rakyat Republik Indonesia.
