JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menegaskan meritokrasi harus menjadi dasar utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Promosi jabatan, menurutnya, harus berdasarkan prestasi, kemampuan, moral, pendidikan, pengalaman dan profesionalisme, bukan kedekatan politik maupun hubungan pribadi.
Hal itu disampaikan Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (20/8/2026).
Gatot memperingatkan rusaknya meritokrasi dapat memicu frustrasi prajurit sekaligus mengancam profesionalisme dan netralitas TNI.
“Orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja yang terbaik untuk negeri ini,” tegasnya.
Menurut Gatot, TNI harus dipimpin prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian dan kesiapan menghadapi perang. Struktur organisasi dan kepangkatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan agar TNI efektif, kecil dan lincah.
Selain itu, Gatot menyoroti ancaman perang informasi yang semakin berbahaya di era media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Disinformasi, manipulasi narasi dan konten sintetis dapat merusak kepercayaan masyarakat serta memecah persatuan.
“Perang informasi tidak merusak gedung beton, tetapi merusak cara berpikir dan kesadaran sebuah bangsa,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat ketahanan informasi sekaligus modernisasi pertahanan dan industri pertahanan nasional agar Indonesia mampu menghadapi ancaman konvensional maupun digital.
Dalam kesempatan yang sama, Gatot juga mengungkap kronologi pengadaan satelit komunikasi Kemhan yang menurutnya berawal dari keputusan sidang kabinet agar pengadaan dilakukan PT Telkom, dengan sebagian kapasitas digunakan Kemhan. Ia mendorong verifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan rangkaian keputusan tersebut.
Gatot menegaskan, profesionalisme TNI, meritokrasi dan ketahanan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan serta persatuan Indonesia. (Syaif)
